Tugas Kpk Menurut Uu No 30 Tahun 2002

Tugas Kpk Menurut Uu No 30 Tahun 2002. KPK diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi Hal ini terdapat dalam Pasal 6 huruf c UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (“UU KPK”) yang mengatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana.

Gratifikasi Menurut UndangUndang Dasar hukum untuk tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU No 20/2001 Pasal 12 di mana ancaman yang dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar UU 20/2001 pada setiap gratifikasi yang diperuntukan pegawai atau.

Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak

Sedangkan pengaturan gratifikasi tersebut ada di UU No 20 Thn 2001 mengenai Perubahan UU No 31 Thn 1999 megnenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga diatur pula di dalam UU No 30 Thn 2002 tentang/mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi serta juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK06/2011 tentang/mengenai Pengelolaan Barang.

Pengamat: Sudah sangat tepat Polri berada di bawah

Tema HKN tahun ini “Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat” Menurut Terawan (menteri Kesehatan) tema HKN tahun ini merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang produktif dan aman dari Covid19 di era adaptasi kebiasaan baru\n \n †Selamat Hari Kesehatan Nasional! Marilah kita 2 361 20201112T051913+0000.

Prediksi Analisis Sentimen Kabinet Indonesia Maju

PDF file30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga UndangUndang tersebut perlu diubah e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu membentuk UndangUndang.