Keberatan Dan Banding Pajak

Keberatan Dan Banding Pajak. KEBERATAN DAN BANDING DALAM MEMBAYAR PAJAK 2 December 2020 Admin Tax Center No Comments Pengertian Keberatan Dalam UU KUP Pasal 25 Pasal 26 dan Pasal 26A maupun PMK 9/2013 stdtd PMK 202/2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit Namun secara sederhana keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak.

Sengketa pajak tidak hanya dapat terjadi dalam rezim pajak pusat saja tetapi juga pajak daerah Penyelesaian sengketa pajak daerah dilakukan melalui proses keberatan dan banding secara bertahap berdasarkan Pasal 103 dan pasl 104 UndangUndang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

Banding Direktorat Jenderal Pajak

Keberatan dan banding cbsantoso updated 9 years Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp45000000000 Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun.

UU KUP Direvisi, Sanksi Denda Keberatan dan Banding Jadi

Ketentuan khusus Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b huruf c huruf d atau huruf f Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.

PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING

SYARAT PENGAJUAN BANDING Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.